Penguasa Sebagai Alat Politisasi
PENGUASA SEBAGAI ALAT POLITISASI
⃰Zaki
Zaenal Arifin
Akhir-akhir ini banyak permasalahan di dunia kampus yang
semakin hari semakin menampakkan diri, tidak ada yang berani membuka
permasalahan di kampus. Mungkin semua mahasiswa takut dengan ancaman yang
begitu mengerikan sehingga mahasiswa berfikir ulang untuk melaporkan
permasalahan di kampus sampai-sampai mahasiswa kembali mengulang kuliah atau
tidak diluluskan. Sebenarnya yang tidak berani melaporkan bukan takut akan
kepada pihak si salah dan ancamannya, melainkan ada factor yang membebani
dipikiran mahasiswa.
Mungkin faktornya bisa
jadi biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang begitu besar yang harus dibayarkan
orangtua mahasiswa ke pihak kampus, dengan besar UKT tersebut mahasiswa melihat
kondisi ekonomi orangtuanya, seharusnya pembayaran kuliah bisa dilihat (diukur)
dengan pendapatan orangtua serta pembayaran kuliah sesuai dengan pendapatan
akan tetapi tidak sesuai dengan kenyataan, semua dipukul rata oleh pemangku
kebijakan kampus, mereka tidak mau berfikir lebih banyaknya malas-malasan yang
dinginkan langsung cepat selesai dalam menyikapinya, hal ini yang berbahaya, bagaimana
semua dipukul rata tidak menyesuaikan UKT dengan pendapatan orangtua mahasiswa.
Dengan system tersebut, mengakibatkan kehancuran system dan bisa terjadi
politisasi mahasiswa, mau tidak mau Karena orangtua menginginkan anaknya
memperoleh pendidikan yang tinggi, terpaksa orangtua harus kerja keras agar
biaya pendidikannya bisa terbayar.
Yang kedua, mungkin
bacaan literature mahasiswa yang kurang atau bisa disebut lemah. Menurut data
survei, minat baca penduduk masyarakat Indonesia sangat rendah, bisa dikatakan
terbawah dari negara-negara ASEAN. Begitu miris melihat data survei minat baca
orang Indonesia, padahal secara jumlah penduduk Indonesia adalah negara
penduduk terbanyak ke-3 dunia, tetapi malah setidak sesuai dengan minat
bacanya. Dengan demikian, seharusnya mahasiswa adalah penunjang kemajuan bangsa
dalam minat baca secara definisi mahasiswa adalah seorang peserta didik yang
secara pembelajaran mampu belajar mandiri, mulai mengembangkan pendidikan
sendiri tidak perlu dipaksa-paksa lagi. Dengan kondisi sekarang ini, tidak ada
lagi makna mahasiswa di dalam mahasiswa yang belajar mandiri, mahasiswa lebih
suka dituntun oleh dosennya sampai lulus, apakah pantas disebut seorang
mahasiswa? Seharusnya tidak pantas, orang yang disebut mahasiswa adalah orang
secara fashion terlihat rapi, styles, secara kehidupan pokok terpenuhi dan
lain-lain. Karena ada penyimpangan makna tentang mahasiswa sehingga makna
mahasiswa tersebut hilang secara intelektual hanya cangkangnya saja yang
diambil oleh mahasiswa bukan pemikiran yang bisa merubah zaman, hal ini yang
membuat rentang dipolitisasi oleh pihak-pihak yang memanfaatkannya.
Yang ketiga, hilangnya
daya kritis mahasiswa, yang demikian nyambung dengan yang saya sebutkan diatas,
sehingga semuanya mudah untuk dimanfaatkan.
Yang keempat tidak
adanya keberanian untuk mengungkap mana yang salah mana yang benar, keberanian
muncul dalam diri mahasiswa apabila rangkuman dari beberapa factor yang saya
sebutkan diatas bisa tercapai minimal terpenuhi standar, karena berbicara keberanian
mengungkapkan kebenaran tidak terlepas dari literature bacaan dan daya kritis
sehingga memunculkan tindakan keberanian. Keberanian adalah prinsip dan tekad
yang kuat (teguh pendirian) tidak bisa digoyah oleh siapapun, yang dilihatnya
adalah kebenaran. Walaupun ada ancaman yang sedang mengancamnya, tidak takut
untuk melawan ancaman. Dengan demikian, kita krisis kritis mahasiswa-mahasiswa
yang berani melantangkan kebenaran, tidak tunduk kepada kesalahan sehingga tidak
mudah dipolitisasi mahasiswa melalui system serta aturan-aturan oleh pemangku
kebijakan.
Sekarang ini,
keberanian mahasiswa telah hilang ditelan bumi. Sebenarnya mahasiswa merasakan
secara fisik ada yang salah dan ada yang menekan dirinya dalam kebijakan system
yang dibuat kepada dirinya. Tapi semua mahasiswa tidak ada yang mengkaji secara
bersama-sama tentang kenjanggalan-kejanggalan di dalam dunia universitas. Hanya
beberapa saja yang merasakan dan mampu mengkaji kejanggalan-kejanggalan yang
ada di universitas, tidak semuanya tau persoalannya. Malahan kebanyakan
mahasiswa tidak mau tau persoalan yang hari ini dipersoalkan oleh teman-teman
yang mengkajinya. Kebanyakan mahasiswa sibuk dengan aktiftas yang tentu tidak
bermanfaat bagi mahasiswa, yang bisa dikatakan adalah kaum intelektual.
Apakah pantas disebut
mahasiswa apabila mahasiswa itu sendiri tidak mau mengkaji apa yang menjadi
permasalahan serta kaum intelektual yang membawa perubahan di masyarakat.
Dengan kemajuan ilmu pengetahuan mahasiswa mampu membuat atau menciptakan apa
yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bahkan mahasiswa hadir untuk menghadapi
persoalan-persoalan yang terjadi dimasa sekarang dan masa depan.
Sebaliknya mahasiswa
adalah alat untuk menjadikan lahan basah bagi kaum penguasa negeri, pemodal
bisnis dan penguasa alat produksi manusia. Contohnya penguasa negeri adalah
negara, yang selalu menindas rakyatnya dengan sebuah kebijakan untuk kepentingan
penguasa dan kelompok penguasa. Semua atas nama rakyat tapi rakyat kelompoknya
lah yang diuntungkan bukan rakyat yang telah dimiskinkan. Bukan hanya itu,
penguasa negara pula membuat kebijakan system bagi dunia universitas agar
disibukkan dengan perkuliahannya dan dikaburkan pikirannya untuk tidak
memikirkan permasalahan rakyat yang telah dimiskinkan. Semuanya terbukti,
mahasiswa di nina bobokan oleh penguasa negeri ini agar apatis terhadap
persoalan masyarakat, dan nilai mahasiswa sebagai akademisi hilang, yang
tinggal hanya namanya saja.
Selanjutnya pemodal
bisnis yang merongrong masyarakat untuk kebutuhan para pemodal yang ingin
menguasai negara ini. Mereka lakukan dengan berbagai cara, mulai dari
pengambilan paksa tanah dengan cara kekerasan. Apalagi pemodal ini dilindungi
oleh alat negara yang secara kemampuan dan peralatan begitu lengkap dan kuat
untuk menaklukan siapapun yang melawan. Masyarakat dibuat tidak berdaya oleh
alat negara untuk kepentingan pemodal bisnis. Setelah itu, mahasiswa akan menjadi
alat produksi yang telah disiapkan oleh pemodal bisnis sesuai dengan post-post
yang telah disesuaikan.
Semua sudah terpola
dengan sistematis. Politisasi terjadi karena tidak adanya daya kritis oleh
mahasiswa. Semuanya dipaksa tunduk untuk mengikuti kemauan yang mempunyai
kepentingan ditingkat masing-masing. Daya kritis mahasiswa hilang karena
mahasiswa tidak mau berfikir serta tidak mau dipaksa untuk berfiikir yang keras
persoalan-persoalan yang telah dirasakan oleh kulitnya masing-masing mahasiswa.
Semuanya dibuat takut, dipaksa harus mengikuti arus system kebijakan yang
dibuat oleh pemangku kebijakan.
Bukannya alergi atau
menganggap bahwa system kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan salah
semuanya. Ada juga yang benar, yang memihak kepada rakyat. Kebanyakan kebijakan
yang dibuatnya untuk kepentingan penguasa yang memimpin. Karena itu ada yang
harus tetap dikritisi oleh mahasiswa agar pemangku kebijakan paham dan selalu
merasa diawasi oleh mahasiswa yang mempunyai keilmuan yang bisa dikatakan cukup
paham (yang biasanya disebut pengontrol pemerintahan). Untuk menjadi alat
pengontrol pemangku kebijakan dibutuhkan daya kritis yang kuat dengan
kajian-kajian yang dilakukan mahasiswa.
Semuanya tidak mudah
seperti membalikkan telapak tangan, harus ada proses yang panjang untuk
mencapai titik puncak alat pengontrol penguasa. Untuk itu, mahasiswa harus
sadar dulu nilai seorang mahasiswa yang sesungguhnya, jangan sampai mahasiswa
selalu di nina bobokan oleh penguasa. Kemudian memulai dengan mengasah kebiasaan-kebiasaan
daya kritis dengan melawan arus pemangku kekuasaan, proses tersebut harus
dilakukan agar persoalan-persoalan rakyat yang dimiskinkan bisa terselesaikan.
Minimal ada perubahan bagi masyarakat, supaya masyarakat bisa tersenyum
walaupun perubahan yang dilakukan hanya sedikit.
Semuanya bisa
mewaspadai politisasi yang dibuat oleh pemangku kebijakan dan jangan sampai
diberikan ruang untuk mempolitisasi mahasiswa maupun masyarakat. Semuanya bisa
saja terjadi asalkan pola pikir mahasiswa tidak hilang untuk kritis.
Rengat
Hilir, 1 April 2018
Hilangnya Kritis Terhadap Pemerintah
HILANGNYA KRITIS TERHADAP PEMERINTAH
Oleh: Zaki Zaenal Arifin
Hampir empat tahun
Kabinet kerja bekerja untuk pembangunan bangsa dan negara kita, banyak
perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia. Mulai dari pelabuhan, bandara,
bendungan sungai dan jalan tol dibuat oleh pemerintah untuk pemerataan ekonomi
dan pembangunan. Kebijakan yang digagas oleh pemerintah Jokowi sangat bagus,
karena Indonesia harus mempunyai keberanian membangun keluar daerah-daerah pulau jawa bukan hanya
di central java, yang semakin hari semakin membludak pendatang yang masuk ke
jawa dari daerah-daerah pulau. Ini akibat dari tidak meratanya pembangunan oleh
pemerintah sebelumnya, dan dampak bisa kita rasakan sekarang ini. Dan ini
menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat dan harus diatasi oleh pemerintah
agar terjadinya stabilitas penduduk sesuai dengan jumlahnya masing-masing.
Pemerintah hari ini
telah menyelesaikan pembangunan-pembangunan yang disebutkan diatas, agar
terjadinya penyerapan tenaga kerja di daerah-daerah dan tumbuh berkembangnya
perekonomian dimasyarakat. Sehingga adanya pemerataan kehidupan, yang
mengangkat derajat manusia di daerah-daerah. Tetapi kebijakan-kebijakan yang
sudah bagus memprioritaskan kepada pembangunan daerah, tetapi masyarakat lupa
untuk mengawasi karena terlalu meng-elu elukan pemerintah yang sudah membangun,
akan berbahaya jadinya bagi masyarakat yang tadinya sudah dibangun tapi yang
dibangun tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Akhirnya lupa daya kritis untuk mengontrol pemerintah
agar tetap sesuai dengan kebijakannya. Daya kritis terhadap pemerintah perlu
untuk mengingatkan agar tidak terlalu membangga-banggakan pemerintah supaya
ingat kepada masyarakat, yang dibangun untuk kebutuhan masyarakat bukan hanya
untuk perorangan di dalam masyarakat.
Bukan hanya itu, yang
dijelaskan diatas. Contohnya korupsi biar tidak terjadi penyelewangan yang
merugikan negara dan masyarakat. Apalagi akhir-akhir ini banyaknya pejabat
negara yang tertangkap OTT oleh KPK, karena pejabat banyak mengambil uang yang seharusnya
untuk kebutuhan pembangunan masyarakat akan tetapi merugikan masyarakat dan
akhirnya pembangunan tidak sampai selesai. Masih banyak fenomena contoh yang
terjadi sekarang ini. Untuk memperbaiki semuanya yang terjadi sekarang ini,
daya kritis tetap harus dijaga agar daya kritis tersebut mengingatkan kepada
pemerintah agar pemerintah tetap berhati-hati menjaga kepercayaan martabat wibawa dirinya, di dalam menjalankan tugasnya.
Terkadang kita hari
ini, telah kehilangan pandangan daya kritis sebagai pengingat. Jika ada daya
kritis terhadap pemerintah dikatakan sebagai pemecah belah bangsa dan akan
menimbulkan perpecahan, esensi kritis hari ini kehilangan makna karena kita
terlalu sibuk meng-elu elukan pemerintah sehingga keluar dari koridor daya
kritis, daya kritis bukan untuk
memecah belah keutuhan, tetapi memberikan ingatan terhadap pemerintah agar tetap
berhati-hati karena negara ini adalah negara menjungjung tinggi demokrasi yang langsung dikontrol
oleh masyarakat.
Apalagi diera digital
yang begitu canggih, berita-berita bisa diakses begitu cepat tidak melihat
waktu dan jarak begitu jauh, semuanya terasa dekat karena kecanggihan era
digital. Kecanggihan era digital inlah tidak dibarengi dengan kecerdasan daya
kritis masyarakat untuk terus mengontrol pemerintah agar tetap menjadikan
pembangunan sebagai keutuhan bangsa dan negara, malah sebaliknya ketika ada
daya kritis dari masyarakat dianggap menjelek-jelekkan atau menghina
pemerintah, hal inilah yang menjadi kesalahan pemerintah yang tidak bisa
membedakan mana daya kritis sebagai pengingat, mana yang menghina pemerintah.
Belum tentu daya kritis yang dilontarkan kepada pemerintah sebagai penghina pemerintah yang selalu
bersebrangan dengan pemerintah, bisa jadi ia yang mendukung pemerintah.
Pemerintah harus arif
melihat persoalan yang dihadapi sekarang ini, jangan tabu dan alergi akan daya
kritis, karena dengan daya kritis itulah masyarakat bisa cerdas sebagai alat
pengontrol di negara demokrasi ini, bisa mengetahui mana yang benar-benar baik
dan mana benar-benar buruk. Masyarakat yang menilai itu semua, pemerintah hanya
sebagai alat untuk membangun kebutuhan masyarakat agar terciptanya keutuhan
negara dan bangsa kita, bukan untuk memecah belah yang sering dibicarakan oleh
pemerintah.
Waktu yang akan
membuktikan apakah pemerintah benar atau salah, yang penting jangan pernah membunuh daya kritis
masyarakat untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok yang bisa menghancurkan
system demokrasi kita hari ini. Semuanya harus berjalan beriringan pembangun
serta daya kritis agar terciptanya kesejahteraan yang sesuai dengan dasar
negara kita yaitu Pancasila yang telah final.
Menes,
2 Maret 2018
Perubahan Harus Disikapi
Perubahan Harus Disikapi
Zaki
Zaenal Arifin[*]
Melihat kehidupan hari demi
hari bergerak cepat, perubahan-perubahan yang terjadi tak relekan dan tidak
bisa disikapi secara langsung, mulai dari kehidupan beragama, social, ekonomi
dan budaya. Semuanya bergerak dengan cepat, entah dengan apa bisa mengatasi
permasalahan tersebut.
Dalam beragama contohnya,
masih saja masyarakat belum menerima keberagaman dalam beragama, menganggap
agama lain adalah agama yang tidak disetujui oleh Tuhan. Padahal kita tidak tahu
agama mana yang apling benar, jika benar kebenaran agama hanya tunggal kenapa
Tuhan membiarkan agama lain tetap ada dimuka bumi ini. Sebuah pertanyaan yang
terbenak dipikiran penulis, karena penulis belum begitu mengetahui secara luas
wawasan keagamaan yang ada dimasyarakat dan bagaimana menyelesaikan persoalan
beragama dimasyarakat.
Sebagai orang awam yang
belum memahami ilmu keagamaan yang luas, penulis tidak bisa berkomentar hanya
bisa ngebathin masalah yang terjadi dilingkungan masyarakat. Maka penulis
mencari jawaban seluas-luasnya untuk mememecahkan permasalahan yang ada tanpa
memberikan komentar.
Kembali lagi kepada
kebenaran yang terjadi dalam agama, kebenaran agama akan selesai apabila
kebenaran tersebut tidak dimonopoli oleh segelintir orang atau kelompok yang
beranggapan bahwa kaum atau kelompok kami-lah yang paling benar, kaum atau
kelompok lain dianggap salah. Masalah ini, masih mengakar keras dimasyarakat
tradisional.
Jika masalah kebenaran tidak
bisa diatasi, maka hidup rukun beragama tidak akan terjadi dimuka bumi ini, dan
keberagaman hanya keniscayaan. Semua pasti akan berpegang pada keyakinan
keagamaan masing-masing, islam dengan kepercayaan islam, Kristen dengan
kepercayaan kristiani, budha dengan kepercayaan budha dan hindu dengan kepercayaan
hindunya.
Jalan satu-satunya kembali
kepada kebenaran yang dirumuskan secara universal dengan diskusi-diskusi yang
menghasilkan kesepakatan yang sama-sama sepakat untuk diyakini kebenarannya.
Persoalan kebenaran sesuai keyakinan masing-masing agama bisa dibenarkan dalam
kehidupan agama yang telah di Imani.
Dengan demikian, perubahan
maindset seperti itu, tidak bisa dengan mudah seperti membalikkan telapak
tangan. Butuh proses serta konsistensi dengan prinsip yang kuat, agar kehidupan
beragama bisa diterima dikehidupan masyarakat. Bukan hanya pada ketokohan kaum
agama saja, yang menjadi slogan bagi kaum tingkat tokoh masyarakat.
Permasalahan ekonomi yang
dihadapi masyarakat hari ini tidak mau terbuka untuk membuka
perubahan-perubahan yang terjadi, perekonomian macet tidak bisa diatasi karena
masyarakat kita masih berkutat dipermasalahan agama yang belum selesai.
Pandangan tersebut akan berpengaruh terhadap sentimen ekonomi, harus bisa
diatasi dengan keterbukaan kemajemukan untuk tetap saling memberikan pengaruh
yang lebih baik, saling mengisi satu sama lain tanpa melihat kekurangannya.
Social dan budaya
dimasyarakat begitu kuat, sedangkan kehidupan budaya-budaya yang baru harus
bisa disikapi. Jika tidak disikapi maka yang akan terjadi gesekan budaya yang
sudah ada di masyarakat dengan kedatanagan budaya baru yang datang dari
perubahan zaman.
Perubahan zaman berdampak
sangat luas terhadap poa pikir masyarakat, bukan hanya itu, bisa berdampak
kepada semua aspek di dalam kehidupan. Bisa jadi, tergerus oleh arus perubahan
karena tidak mau menerima budaya yang datang dari luar.
Tak ada acara lain dengan
membuka pola pikir masyarakat agar tetap eksis dimuka bumi dan menjadikan
contoh bagi kemajuan negara. Tapi ada yang harus diingat, masyarakat harus
memfilter perubahan budaya terhadap kehidupan karena ada ketidaksesuaian dengan
budaya yang ada pada sebelumnya, sehingga bisa bertahan eksistensinya.
Membuka pola pikir tidak dengan mudah, butuh
pengetahuan yang sangat luas agar perubahan bisa terjadi, menerima budaya baru
dengan menjaga eksistensi budaya yang telah ada.
Harapan Baru Banten:Multatuli Baru
zaki zaenal arifin
20.23
“Harapan Baru Banten: Multatuli Baru”
*Zaki Zaenal
Arifin
Eduard
Douwes Dekker adalah salah satu tokoh yang mempunyai pengaruh yang besar
di Banten. Ada hal menarik dengan Eduard
Douwes Dekker, beliau sering disebut dengan nama “Multatuli” yang tidak asing lagi ditelinga masyarakat Banten.
Beliau adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dengan karya sastranya yang
begitu terkenal seperti Max Havelar, karya ini menjadi landasan masyarakat
Banten untuk memerangi kebobrokan birokrasi Banten.
Max Havelar adalah
novel sastra yang ditulis Multatuli
untuk menggambarkan kejamnya para penjajah pada waktu itu kepada rakyat
pribumi. Walaupun secara tidak langsung Multatuli
ini bukan asli orang Indonesia. Beliau adalah seorang pejabat negara di zaman
Hindia Belanda.
Melihat kondisi sosial pada waktu itu, Multatuli terketuk hatinya. Dan menceritakan tidak manusiawinya
para kolonial di waktu itu. Sehingga beliau melakukan perlawanannya melewati
tulisan-tulisan kepada para kolonial.
Di dalam tulisannya, Mulatuli
menceritakan budaya berdagang Belanda yang hanya mengeruk keuntungan. Multatuli menggugat pejabat kolonial
yang korup dan memuji mereka yang berusaha mendobrak ketimpangan tersebut.
Di Belanda karya
sastra Multatuli menggoncangkan
pandangan umum mengenai tindakan-tindakan pemerintah mereka yang menyengsarakan
negeri jajahannya. Di Belanda Max Havelar dianggap sebagai karya sastra sejarah
yang penting untuk dibaca dan menjadi bacaan wajib di sekolah-sekolah, hingga
kini.
Di Indonesia Max
Havelar dihargai karena dengan lantang menjelaskan nasib buruk rakyat yang
dijajah. Max Havelar bercerita
tentang sistem tanam paksa yang menindas kaum pribumi di Lebak, Banten.
Novel Max Havelar
dijadikan landasan untuk berjuang oleh rakyat Banten atas penindasan oleh para
penindas. Dengan cerita yang menyentuh, karya sastra ini bisa dijadikan rujukan
untuk berjuang bagi masyarakat yang tertindas.
Apalagi melihat kondisi Banten seperti ini, begitu terpuruk
mulai dari pendidikan, ekonomi, politik dan sosial yang setiap hari semakin
carut marut tanpa ada penyelesaian yang jelas berdampak pada masyarakat bawah.
Hanya masyarakat menengah ke atas yang bisa menikmatinya. Ini menjadi hal
dasar, bahwa masyarakat Banten menginginkan Multatuli yang baru, yang bisa
membongkar permasalahan di dalam pejabat Banten dan menginginkan penyelesaian
sampai ke titik dasar masyarakat bawah dan masyarakat bawah bisa merasakannya.
Hingga kini masyarakat menantikan Multatuli yang baru agar bisa melihat kehidupan yang lebih layak
yang dirasakan oleh masyarakat sendiri. Dan memajukan masayarakat Banten yang
lebih baik dari segi Pendidikan dan perekonomian.
Serang,
7 Oktober 2016
Menanti Multatuli Baru Untuk Membangun Banten
“MENANTI
MULTATULI BARU UNTUK MEMBANGUN BANTEN”
Oleh:
Zaki Zaenal Arifin
Daerah
Banten merupakan kawasan strategis karena letak jaraknya dengan ibu kota tidak
begitu jauh. Malahan banten menjadi penyangga ibu kota. Ada kejanggalan di
Banten, ketika terpisahnya Banten dari Jawa Barat, belum ada perubahan
signifikan. Padahal tujuannya Banten berpisah dari Jawa Barat untuk menekan kemiskinan
yang ada di Banten. Tetapi sebaliknya, tidak ada perubahan sedikitpun dari
Banten setelah menjadi Provinsi.
Melihat
data BPS (Badan Pusat Statistik), yang
terjadi pada tahun 2014 angka kemiskinan di Banten 649,19 jiwa sedangkan di
tahun 2015 angka kemiskinan di Banten meningkat menjadi 690,67 jiwa. Penyebab
Banten tetap menjadi miskin, karena tingkat KKN yang ada di Banten begitu
tinggi, dan ini membuat kemiskinan di Banten tidak pernah terselesaikan.
Pada
tahun 2017 pilkada serentak akan dimulai di semua daerah, dari beberapa daerah
Banten ikut serta dalam kontes pilkada serentak ini. Hal ini menjadikan ajang
banten untuk bangkit dari keterpurukan selama 15 tahun memisahkan dari Jawa
Barat.
Pada
tahun 1856 yang lalu, dimasa kolonialisme ada seorang tokoh yang bernama Eduard Douwess Dekker beliau adalah
seorang asisten pejabat dimasa pemerintahan Hindia-Belanda, akan tetapi melihat
kondisi masyarakat di Banten. Beliau adalah orang yang berbelok membela kaum
pribumi, dan menjadikan inspirasi bagi cendekiawan pribumi dalam melakukan
perlawanan. Kenapa tidak kita jadikan motivasi untuk membangun banten yang
terpuruk ini, apalagi hasil survei 46% mengatakan bahwa korupsi di dalam
masyarakat menjadi hal biasa, tidak aneh di masayarakat sendiri. Bagaimana pun
stigma seperti ini harus kita hapuskan dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat
banten.
Pada
tahun 2017 mendatang di pilkada serentak, siapapun yang memimpin Banten, entah
itu dari primordialisme, dari luar banten, partai politik, independen, atau pun
dari kalangan yang ghaib yang penting ingin memperbaiki dan membangun banten.
Jadikan banten untuk membangun banten agar supaya banten maju dalam
bermasyarakat.
Kembali
melihat sejarah romantisme banten, dimana banten berkemajuan pesat pada waktu.
Mulai dari kehidupan sosial, perekonomian, sistem pemerintahan, sampai
pembangunan. Hingga ratusan tahun kejayaan itu berlangsung, sampai pengaruh
keberhasilan banten diakui oleh dunia. Tapi itu hanya romantisme semata, hal
ini tidak akan terjadi lagi apabila pemimpinnya tidak melihat sejarah sebagai
fondasi membangun daerah banten dan visi yang jelas untuk membangun lima tahun
kedepan.
Dimana
letak modal sejarah Banten dalam pembangun kontemporer sekarang in? Pertama,
sebagai titik arah pijakan pembangunan daerah sebagai eksisting budaya lokal
masyarakat. Kedua, sebagai ruh identitas banten dalam menghadapi berbagai
perubahan. Ketiga, bagi pijakan berkesinambungan sejarah banten untuk keperluan
pembelajaran dan pengenmbangan peradaban bagi generasi berikutnya. Sebagai inspiring spirit dalam
menghadapi sejarah banten masa depan (Iwan K.Hamdan).
Yang jelas, siapapun yang menjadi orang nomor
satu di banten bisa melihat kondisi masyarakat banten, lebih mengedepankan kemajuan
banten dengan melihat kepentingan masyarakat banten.
Langganan:
Postingan
(
Atom
)