Penguasa Sebagai Alat Politisasi


PENGUASA SEBAGAI ALAT POLITISASI

⃰Zaki Zaenal Arifin

Akhir-akhir  ini banyak permasalahan di dunia kampus yang semakin hari semakin menampakkan diri, tidak ada yang berani membuka permasalahan di kampus. Mungkin semua mahasiswa takut dengan ancaman yang begitu mengerikan sehingga mahasiswa berfikir ulang untuk melaporkan permasalahan di kampus sampai-sampai mahasiswa kembali mengulang kuliah atau tidak diluluskan. Sebenarnya yang tidak berani melaporkan bukan takut akan kepada pihak si salah dan ancamannya, melainkan ada factor yang membebani dipikiran mahasiswa.
Mungkin faktornya bisa jadi biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang begitu besar yang harus dibayarkan orangtua mahasiswa ke pihak kampus, dengan besar UKT tersebut mahasiswa melihat kondisi ekonomi orangtuanya, seharusnya pembayaran kuliah bisa dilihat (diukur) dengan pendapatan orangtua serta pembayaran kuliah sesuai dengan pendapatan akan tetapi tidak sesuai dengan kenyataan, semua dipukul rata oleh pemangku kebijakan kampus, mereka tidak mau berfikir lebih banyaknya malas-malasan yang dinginkan langsung cepat selesai dalam menyikapinya, hal ini yang berbahaya, bagaimana semua dipukul rata tidak menyesuaikan UKT dengan pendapatan orangtua mahasiswa. Dengan system tersebut, mengakibatkan kehancuran system dan bisa terjadi politisasi mahasiswa, mau tidak mau Karena orangtua menginginkan anaknya memperoleh pendidikan yang tinggi, terpaksa orangtua harus kerja keras agar biaya pendidikannya bisa terbayar.
Yang kedua, mungkin bacaan literature mahasiswa yang kurang atau bisa disebut lemah. Menurut data survei, minat baca penduduk masyarakat Indonesia sangat rendah, bisa dikatakan terbawah dari negara-negara ASEAN. Begitu miris melihat data survei minat baca orang Indonesia, padahal secara jumlah penduduk Indonesia adalah negara penduduk terbanyak ke-3 dunia, tetapi malah setidak sesuai dengan minat bacanya. Dengan demikian, seharusnya mahasiswa adalah penunjang kemajuan bangsa dalam minat baca secara definisi mahasiswa adalah seorang peserta didik yang secara pembelajaran mampu belajar mandiri, mulai mengembangkan pendidikan sendiri tidak perlu dipaksa-paksa lagi. Dengan kondisi sekarang ini, tidak ada lagi makna mahasiswa di dalam mahasiswa yang belajar mandiri, mahasiswa lebih suka dituntun oleh dosennya sampai lulus, apakah pantas disebut seorang mahasiswa? Seharusnya tidak pantas, orang yang disebut mahasiswa adalah orang secara fashion terlihat rapi, styles, secara kehidupan pokok terpenuhi dan lain-lain. Karena ada penyimpangan makna tentang mahasiswa sehingga makna mahasiswa tersebut hilang secara intelektual hanya cangkangnya saja yang diambil oleh mahasiswa bukan pemikiran yang bisa merubah zaman, hal ini yang membuat rentang dipolitisasi oleh pihak-pihak yang memanfaatkannya.
Yang ketiga, hilangnya daya kritis mahasiswa, yang demikian nyambung dengan yang saya sebutkan diatas, sehingga semuanya mudah untuk dimanfaatkan.
Yang keempat tidak adanya keberanian untuk mengungkap mana yang salah mana yang benar, keberanian muncul dalam diri mahasiswa apabila rangkuman dari beberapa factor yang saya sebutkan diatas bisa tercapai minimal terpenuhi standar, karena berbicara keberanian mengungkapkan kebenaran tidak terlepas dari literature bacaan dan daya kritis sehingga memunculkan tindakan keberanian. Keberanian adalah prinsip dan tekad yang kuat (teguh pendirian) tidak bisa digoyah oleh siapapun, yang dilihatnya adalah kebenaran. Walaupun ada ancaman yang sedang mengancamnya, tidak takut untuk melawan ancaman. Dengan demikian, kita krisis kritis mahasiswa-mahasiswa yang berani melantangkan kebenaran, tidak tunduk kepada kesalahan sehingga tidak mudah dipolitisasi mahasiswa melalui system serta aturan-aturan oleh pemangku kebijakan.
Sekarang ini, keberanian mahasiswa telah hilang ditelan bumi. Sebenarnya mahasiswa merasakan secara fisik ada yang salah dan ada yang menekan dirinya dalam kebijakan system yang dibuat kepada dirinya. Tapi semua mahasiswa tidak ada yang mengkaji secara bersama-sama tentang kenjanggalan-kejanggalan di dalam dunia universitas. Hanya beberapa saja yang merasakan dan mampu mengkaji kejanggalan-kejanggalan yang ada di universitas, tidak semuanya tau persoalannya. Malahan kebanyakan mahasiswa tidak mau tau persoalan yang hari ini dipersoalkan oleh teman-teman yang mengkajinya. Kebanyakan mahasiswa sibuk dengan aktiftas yang tentu tidak bermanfaat bagi mahasiswa, yang bisa dikatakan adalah kaum intelektual.
Apakah pantas disebut mahasiswa apabila mahasiswa itu sendiri tidak mau mengkaji apa yang menjadi permasalahan serta kaum intelektual yang membawa perubahan di masyarakat. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan mahasiswa mampu membuat atau menciptakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bahkan mahasiswa hadir untuk menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi dimasa sekarang dan masa depan.
Sebaliknya mahasiswa adalah alat untuk menjadikan lahan basah bagi kaum penguasa negeri, pemodal bisnis dan penguasa alat produksi manusia. Contohnya penguasa negeri adalah negara, yang selalu menindas rakyatnya dengan sebuah kebijakan untuk kepentingan penguasa dan kelompok penguasa. Semua atas nama rakyat tapi rakyat kelompoknya lah yang diuntungkan bukan rakyat yang telah dimiskinkan. Bukan hanya itu, penguasa negara pula membuat kebijakan system bagi dunia universitas agar disibukkan dengan perkuliahannya dan dikaburkan pikirannya untuk tidak memikirkan permasalahan rakyat yang telah dimiskinkan. Semuanya terbukti, mahasiswa di nina bobokan oleh penguasa negeri ini agar apatis terhadap persoalan masyarakat, dan nilai mahasiswa sebagai akademisi hilang, yang tinggal hanya namanya saja.
Selanjutnya pemodal bisnis yang merongrong masyarakat untuk kebutuhan para pemodal yang ingin menguasai negara ini. Mereka lakukan dengan berbagai cara, mulai dari pengambilan paksa tanah dengan cara kekerasan. Apalagi pemodal ini dilindungi oleh alat negara yang secara kemampuan dan peralatan begitu lengkap dan kuat untuk menaklukan siapapun yang melawan. Masyarakat dibuat tidak berdaya oleh alat negara untuk kepentingan pemodal bisnis. Setelah itu, mahasiswa akan menjadi alat produksi yang telah disiapkan oleh pemodal bisnis sesuai dengan post-post yang telah disesuaikan.
Semua sudah terpola dengan sistematis. Politisasi terjadi karena tidak adanya daya kritis oleh mahasiswa. Semuanya dipaksa tunduk untuk mengikuti kemauan yang mempunyai kepentingan ditingkat masing-masing. Daya kritis mahasiswa hilang karena mahasiswa tidak mau berfikir serta tidak mau dipaksa untuk berfiikir yang keras persoalan-persoalan yang telah dirasakan oleh kulitnya masing-masing mahasiswa. Semuanya dibuat takut, dipaksa harus mengikuti arus system kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan.
Bukannya alergi atau menganggap bahwa system kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan salah semuanya. Ada juga yang benar, yang memihak kepada rakyat. Kebanyakan kebijakan yang dibuatnya untuk kepentingan penguasa yang memimpin. Karena itu ada yang harus tetap dikritisi oleh mahasiswa agar pemangku kebijakan paham dan selalu merasa diawasi oleh mahasiswa yang mempunyai keilmuan yang bisa dikatakan cukup paham (yang biasanya disebut pengontrol pemerintahan). Untuk menjadi alat pengontrol pemangku kebijakan dibutuhkan daya kritis yang kuat dengan kajian-kajian yang dilakukan mahasiswa.
Semuanya tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan, harus ada proses yang panjang untuk mencapai titik puncak alat pengontrol penguasa. Untuk itu, mahasiswa harus sadar dulu nilai seorang mahasiswa yang sesungguhnya, jangan sampai mahasiswa selalu di nina bobokan oleh penguasa. Kemudian memulai dengan mengasah kebiasaan-kebiasaan daya kritis dengan melawan arus pemangku kekuasaan, proses tersebut harus dilakukan agar persoalan-persoalan rakyat yang dimiskinkan bisa terselesaikan. Minimal ada perubahan bagi masyarakat, supaya masyarakat bisa tersenyum walaupun perubahan yang dilakukan hanya sedikit.
Semuanya bisa mewaspadai politisasi yang dibuat oleh pemangku kebijakan dan jangan sampai diberikan ruang untuk mempolitisasi mahasiswa maupun masyarakat. Semuanya bisa saja terjadi asalkan pola pikir mahasiswa tidak hilang untuk kritis.

                                                                                          Rengat Hilir, 1 April 2018



⃰ zakizaenalarifin23@gmail.com

Read More

Hilangnya Kritis Terhadap Pemerintah


HILANGNYA KRITIS TERHADAP PEMERINTAH
Oleh: Zaki Zaenal Arifin

Hampir empat tahun Kabinet kerja bekerja untuk pembangunan bangsa dan negara kita, banyak perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia. Mulai dari pelabuhan, bandara, bendungan sungai dan jalan tol dibuat oleh pemerintah untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan. Kebijakan yang digagas oleh pemerintah Jokowi sangat bagus, karena Indonesia harus mempunyai keberanian membangun keluar daerah-daerah pulau jawa bukan hanya di central java, yang semakin hari semakin membludak pendatang yang masuk ke jawa dari daerah-daerah pulau. Ini akibat dari tidak meratanya pembangunan oleh pemerintah sebelumnya, dan dampak bisa kita rasakan sekarang ini. Dan ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat dan harus diatasi oleh pemerintah agar terjadinya stabilitas penduduk sesuai dengan jumlahnya masing-masing.
Pemerintah hari ini telah menyelesaikan pembangunan-pembangunan yang disebutkan diatas, agar terjadinya penyerapan tenaga kerja di daerah-daerah dan tumbuh berkembangnya perekonomian dimasyarakat. Sehingga adanya pemerataan kehidupan, yang mengangkat derajat manusia di daerah-daerah. Tetapi kebijakan-kebijakan yang sudah bagus memprioritaskan kepada pembangunan daerah, tetapi masyarakat lupa untuk mengawasi karena terlalu meng-elu elukan pemerintah yang sudah membangun, akan berbahaya jadinya bagi masyarakat yang tadinya sudah dibangun tapi yang dibangun tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Akhirnya lupa daya kritis untuk mengontrol pemerintah agar tetap sesuai dengan kebijakannya. Daya kritis terhadap pemerintah perlu untuk mengingatkan agar tidak terlalu membangga-banggakan pemerintah supaya ingat kepada masyarakat, yang dibangun untuk kebutuhan masyarakat bukan hanya untuk perorangan di dalam masyarakat.
Bukan hanya itu, yang dijelaskan diatas. Contohnya korupsi biar tidak terjadi penyelewangan yang merugikan negara dan masyarakat. Apalagi akhir-akhir ini banyaknya pejabat negara yang tertangkap OTT oleh KPK, karena pejabat banyak mengambil uang yang seharusnya untuk kebutuhan pembangunan masyarakat akan tetapi merugikan masyarakat dan akhirnya pembangunan tidak sampai selesai. Masih banyak fenomena contoh yang terjadi sekarang ini. Untuk memperbaiki semuanya yang terjadi sekarang ini, daya kritis tetap harus dijaga agar daya kritis tersebut mengingatkan kepada pemerintah agar pemerintah tetap berhati-hati menjaga kepercayaan martabat wibawa dirinya, di dalam menjalankan tugasnya.
Terkadang kita hari ini, telah kehilangan pandangan daya kritis sebagai pengingat. Jika ada daya kritis terhadap pemerintah dikatakan sebagai pemecah belah bangsa dan akan menimbulkan perpecahan, esensi kritis hari ini kehilangan makna karena kita terlalu sibuk meng-elu elukan pemerintah sehingga keluar dari koridor daya kritis, daya kritis  bukan untuk memecah belah keutuhan, tetapi memberikan ingatan terhadap pemerintah agar tetap berhati-hati karena negara ini adalah negara menjungjung tinggi demokrasi yang langsung dikontrol oleh masyarakat.
Apalagi diera digital yang begitu canggih, berita-berita bisa diakses begitu cepat tidak melihat waktu dan jarak begitu jauh, semuanya terasa dekat karena kecanggihan era digital. Kecanggihan era digital inlah tidak dibarengi dengan kecerdasan daya kritis masyarakat untuk terus mengontrol pemerintah agar tetap menjadikan pembangunan sebagai keutuhan bangsa dan negara, malah sebaliknya ketika ada daya kritis dari masyarakat dianggap menjelek-jelekkan atau menghina pemerintah, hal inilah yang menjadi kesalahan pemerintah yang tidak bisa membedakan mana daya kritis sebagai pengingat, mana yang menghina pemerintah. Belum tentu daya kritis yang dilontarkan kepada pemerintah sebagai penghina pemerintah yang selalu bersebrangan dengan pemerintah, bisa jadi ia yang mendukung pemerintah.
Pemerintah harus arif melihat persoalan yang dihadapi sekarang ini, jangan tabu dan alergi akan daya kritis, karena dengan daya kritis itulah masyarakat bisa cerdas sebagai alat pengontrol di negara demokrasi ini, bisa mengetahui mana yang benar-benar baik dan mana benar-benar buruk. Masyarakat yang menilai itu semua, pemerintah hanya sebagai alat untuk membangun kebutuhan masyarakat agar terciptanya keutuhan negara dan bangsa kita, bukan untuk memecah belah yang sering dibicarakan oleh pemerintah.
Waktu yang akan membuktikan apakah pemerintah benar atau salah, yang  penting jangan pernah membunuh daya kritis masyarakat untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok yang bisa menghancurkan system demokrasi kita hari ini. Semuanya harus berjalan beriringan pembangun serta daya kritis agar terciptanya kesejahteraan yang sesuai dengan dasar negara kita yaitu Pancasila yang telah final.

                                                                                                Menes, 2 Maret 2018

Read More

Perubahan Harus Disikapi


Perubahan Harus Disikapi
Zaki Zaenal Arifin[*]

Melihat kehidupan hari demi hari bergerak cepat, perubahan-perubahan yang terjadi tak relekan dan tidak bisa disikapi secara langsung, mulai dari kehidupan beragama, social, ekonomi dan budaya. Semuanya bergerak dengan cepat, entah dengan apa bisa mengatasi permasalahan tersebut.
Dalam beragama contohnya, masih saja masyarakat belum menerima keberagaman dalam beragama, menganggap agama lain adalah agama yang tidak disetujui oleh Tuhan. Padahal kita tidak tahu agama mana yang apling benar, jika benar kebenaran agama hanya tunggal kenapa Tuhan membiarkan agama lain tetap ada dimuka bumi ini. Sebuah pertanyaan yang terbenak dipikiran penulis, karena penulis belum begitu mengetahui secara luas wawasan keagamaan yang ada dimasyarakat dan bagaimana menyelesaikan persoalan beragama dimasyarakat.
Sebagai orang awam yang belum memahami ilmu keagamaan yang luas, penulis tidak bisa berkomentar hanya bisa ngebathin masalah yang terjadi dilingkungan masyarakat. Maka penulis mencari jawaban seluas-luasnya untuk mememecahkan permasalahan yang ada tanpa memberikan komentar.
Kembali lagi kepada kebenaran yang terjadi dalam agama, kebenaran agama akan selesai apabila kebenaran tersebut tidak dimonopoli oleh segelintir orang atau kelompok yang beranggapan bahwa kaum atau kelompok kami-lah yang paling benar, kaum atau kelompok lain dianggap salah. Masalah ini, masih mengakar keras dimasyarakat tradisional.
Jika masalah kebenaran tidak bisa diatasi, maka hidup rukun beragama tidak akan terjadi dimuka bumi ini, dan keberagaman hanya keniscayaan. Semua pasti akan berpegang pada keyakinan keagamaan masing-masing, islam dengan kepercayaan islam, Kristen dengan kepercayaan kristiani, budha dengan kepercayaan budha dan hindu dengan kepercayaan hindunya.
Jalan satu-satunya kembali kepada kebenaran yang dirumuskan secara universal dengan diskusi-diskusi yang menghasilkan kesepakatan yang sama-sama sepakat untuk diyakini kebenarannya. Persoalan kebenaran sesuai keyakinan masing-masing agama bisa dibenarkan dalam kehidupan agama yang telah di Imani.
Dengan demikian, perubahan maindset seperti itu, tidak bisa dengan mudah seperti membalikkan telapak tangan. Butuh proses serta konsistensi dengan prinsip yang kuat, agar kehidupan beragama bisa diterima dikehidupan masyarakat. Bukan hanya pada ketokohan kaum agama saja, yang menjadi slogan bagi kaum tingkat tokoh masyarakat.
Permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat hari ini tidak mau terbuka untuk membuka perubahan-perubahan yang terjadi, perekonomian macet tidak bisa diatasi karena masyarakat kita masih berkutat dipermasalahan agama yang belum selesai. Pandangan tersebut akan berpengaruh terhadap sentimen ekonomi, harus bisa diatasi dengan keterbukaan kemajemukan untuk tetap saling memberikan pengaruh yang lebih baik, saling mengisi satu sama lain tanpa melihat kekurangannya.
Social dan budaya dimasyarakat begitu kuat, sedangkan kehidupan budaya-budaya yang baru harus bisa disikapi. Jika tidak disikapi maka yang akan terjadi gesekan budaya yang sudah ada di masyarakat dengan kedatanagan budaya baru yang datang dari perubahan zaman.
Perubahan zaman berdampak sangat luas terhadap poa pikir masyarakat, bukan hanya itu, bisa berdampak kepada semua aspek di dalam kehidupan. Bisa jadi, tergerus oleh arus perubahan karena tidak mau menerima budaya yang datang dari luar.
Tak ada acara lain dengan membuka pola pikir masyarakat agar tetap eksis dimuka bumi dan menjadikan contoh bagi kemajuan negara. Tapi ada yang harus diingat, masyarakat harus memfilter perubahan budaya terhadap kehidupan karena ada ketidaksesuaian dengan budaya yang ada pada sebelumnya, sehingga bisa bertahan eksistensinya.
 Membuka pola pikir tidak dengan mudah, butuh pengetahuan yang sangat luas agar perubahan bisa terjadi, menerima budaya baru dengan menjaga eksistensi budaya yang telah ada.



[*] 1 Februari 2018

Read More

Harapan Baru Banten:Multatuli Baru

“Harapan Baru Banten: Multatuli Baru”
*Zaki Zaenal Arifin

Eduard Douwes Dekker adalah salah satu tokoh yang mempunyai pengaruh yang besar di Banten. Ada hal menarik dengan Eduard Douwes Dekker, beliau sering disebut dengan nama “Multatuli” yang tidak asing lagi ditelinga masyarakat Banten. Beliau adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dengan karya sastranya yang begitu terkenal seperti Max Havelar, karya ini menjadi landasan masyarakat Banten untuk memerangi kebobrokan birokrasi Banten.
Max Havelar adalah novel sastra yang ditulis Multatuli untuk menggambarkan kejamnya para penjajah pada waktu itu kepada rakyat pribumi. Walaupun secara tidak langsung Multatuli ini bukan asli orang Indonesia. Beliau adalah seorang pejabat negara di zaman Hindia Belanda.
Melihat kondisi sosial pada waktu itu, Multatuli terketuk hatinya. Dan menceritakan tidak manusiawinya para kolonial di waktu itu. Sehingga beliau melakukan perlawanannya melewati tulisan-tulisan kepada para kolonial.
Di dalam tulisannya, Mulatuli menceritakan budaya berdagang Belanda yang hanya mengeruk keuntungan. Multatuli menggugat pejabat kolonial yang korup dan memuji mereka yang berusaha mendobrak ketimpangan tersebut.
Di Belanda karya sastra Multatuli menggoncangkan pandangan umum mengenai tindakan-tindakan pemerintah mereka yang menyengsarakan negeri jajahannya. Di Belanda Max Havelar dianggap sebagai karya sastra sejarah yang penting untuk dibaca dan menjadi bacaan wajib di sekolah-sekolah, hingga kini.
Di Indonesia Max Havelar dihargai karena dengan lantang menjelaskan nasib buruk rakyat yang dijajah. Max Havelar bercerita tentang sistem tanam paksa yang menindas kaum pribumi di Lebak, Banten.
Novel Max Havelar dijadikan landasan untuk berjuang oleh rakyat Banten atas penindasan oleh para penindas. Dengan cerita yang menyentuh, karya sastra ini bisa dijadikan rujukan untuk berjuang bagi masyarakat yang tertindas.
Apalagi melihat kondisi Banten seperti ini, begitu terpuruk mulai dari pendidikan, ekonomi, politik dan sosial yang setiap hari semakin carut marut tanpa ada penyelesaian yang jelas berdampak pada masyarakat bawah. Hanya masyarakat menengah ke atas yang bisa menikmatinya. Ini menjadi hal dasar, bahwa masyarakat Banten menginginkan Multatuli yang baru, yang bisa membongkar permasalahan di dalam pejabat Banten dan menginginkan penyelesaian sampai ke titik dasar masyarakat bawah dan masyarakat bawah bisa merasakannya.
Hingga kini masyarakat menantikan Multatuli yang baru agar bisa melihat kehidupan yang lebih layak yang dirasakan oleh masyarakat sendiri. Dan memajukan masayarakat Banten yang lebih baik dari segi Pendidikan dan perekonomian.
Serang, 7 Oktober 2016



* ZakiZaenalArifin23@gmail.com
Read More

Menanti Multatuli Baru Untuk Membangun Banten



“MENANTI MULTATULI BARU UNTUK MEMBANGUN BANTEN”
Oleh: Zaki Zaenal Arifin
           
Daerah Banten merupakan kawasan strategis karena letak jaraknya dengan ibu kota tidak begitu jauh. Malahan banten menjadi penyangga ibu kota. Ada kejanggalan di Banten, ketika terpisahnya Banten dari Jawa Barat, belum ada perubahan signifikan. Padahal tujuannya Banten berpisah dari Jawa Barat untuk menekan kemiskinan yang ada di Banten. Tetapi sebaliknya, tidak ada perubahan sedikitpun dari Banten setelah menjadi Provinsi.
Melihat data  BPS (Badan Pusat Statistik), yang terjadi pada tahun 2014 angka kemiskinan di Banten 649,19 jiwa sedangkan di tahun 2015 angka kemiskinan di Banten meningkat menjadi 690,67 jiwa. Penyebab Banten tetap menjadi miskin, karena tingkat KKN yang ada di Banten begitu tinggi, dan ini membuat kemiskinan di Banten tidak pernah terselesaikan.
Pada tahun 2017 pilkada serentak akan dimulai di semua daerah, dari beberapa daerah Banten ikut serta dalam kontes pilkada serentak ini. Hal ini menjadikan ajang banten untuk bangkit dari keterpurukan selama 15 tahun memisahkan dari Jawa Barat.
Pada tahun 1856 yang lalu, dimasa kolonialisme ada seorang tokoh yang bernama Eduard Douwess Dekker beliau adalah seorang asisten pejabat dimasa pemerintahan Hindia-Belanda, akan tetapi melihat kondisi masyarakat di Banten. Beliau adalah orang yang berbelok membela kaum pribumi, dan menjadikan inspirasi bagi cendekiawan pribumi dalam melakukan perlawanan. Kenapa tidak kita jadikan motivasi untuk membangun banten yang terpuruk ini, apalagi hasil survei 46% mengatakan bahwa korupsi di dalam masyarakat menjadi hal biasa, tidak aneh di masayarakat sendiri. Bagaimana pun stigma seperti ini harus kita hapuskan dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat banten.
Pada tahun 2017 mendatang di pilkada serentak, siapapun yang memimpin Banten, entah itu dari primordialisme, dari luar banten, partai politik, independen, atau pun dari kalangan yang ghaib yang penting ingin memperbaiki dan membangun banten. Jadikan banten untuk membangun banten agar supaya banten maju dalam bermasyarakat.
Kembali melihat sejarah romantisme banten, dimana banten berkemajuan pesat pada waktu. Mulai dari kehidupan sosial, perekonomian, sistem pemerintahan, sampai pembangunan. Hingga ratusan tahun kejayaan itu berlangsung, sampai pengaruh keberhasilan banten diakui oleh dunia. Tapi itu hanya romantisme semata, hal ini tidak akan terjadi lagi apabila pemimpinnya tidak melihat sejarah sebagai fondasi membangun daerah banten dan visi yang jelas untuk membangun lima tahun kedepan.
Dimana letak modal sejarah Banten dalam pembangun kontemporer sekarang in? Pertama, sebagai titik arah pijakan pembangunan daerah sebagai eksisting budaya lokal masyarakat. Kedua, sebagai ruh identitas banten dalam menghadapi berbagai perubahan. Ketiga, bagi pijakan berkesinambungan sejarah banten untuk keperluan pembelajaran dan pengenmbangan peradaban bagi generasi berikutnya. Sebagai inspiring spirit dalam menghadapi sejarah banten masa depan (Iwan K.Hamdan).
 Yang jelas, siapapun yang menjadi orang nomor satu di banten bisa melihat kondisi masyarakat banten, lebih mengedepankan kemajuan banten dengan melihat kepentingan masyarakat banten.
Read More